LOVERS of WISDOM: AD (LPLMP)

AD (LPLMP)

Posted in 05.10

ANGGARAN DASAR

LEMBAGA PENGKAJIAN UNTUK PENGEMBANGAN MASYARAKAT PEDESAAN (LP2MP)

BAB I

NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Lembaga Pengkajian Untuk Pengembangan Masyarakat Pedesaan yang kemudian disingkat LP2MP.

Pasal 2

Pendiri

LP2MP didirikan Pada tanggal 02 bulan februari tahun 2011 sampai dengan jangka waktu yang tidak terbatas. oleh 1. Muhaemin, S.Pd.I, 2. Aris Munandar,S.Pd.I,

3. Taufik Firmanto, S.H, 4. Ridwan, S.H, 5. Sukardin,S.Pd.I, 6. Syaifullah, S.Ap. M.Si, 7. Syamsuddin,S.H, 8. Fatmawati, S.H, 9. Edi Purwanto.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

LP2MP. berkedudukan di Kota Bima.

BAB II

IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG

Pasal 4

Identitas dan Asas

LP2MP adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berasas Pancasila

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 5

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan LP2MP.ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan menegakkan hak asasi manusia sehingga terwujud keadilan, kedamaian dan sejahteraan masyarakat Indonesia.

Pasal 6

Usaha

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, LP2MP melaksanakan penkajian dan analisis terhadap persoalan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan.

(2) Usaha LP2MP diwujudkan dalam bentuk, program, dan kegiatan, yang macam-macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(3) Penentu kebijakan adalah Pendiri LP2MP atas usulan pengurus, dan penanggung jawab program, dan kegiatan adalah pengurus LP2MP.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota serta Hak dan Kewajiban

(1) Anggota LP2MP ialah Pendiri dan pengurus harian LP2MP mulai dari wilayah sampai ke tingkat ranting.

(2) Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Organisasi

Susunan organisasi LP2MP terdiri atas:

(1) Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan pedesaan

(2) Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu kecamatan

(3) Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten

(4) Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu propinsi

(5) Pendiri ialah Pengurus tertinggi dalam LP2MP

Pasal 9

Penetapan Organisasi

(1) Pengurus Wilayah dan luas lingkunganya ditetapkan oleh pendiri atas usulan pengurus Daerah.

(2) Pengurus Daerah dan luas lingkunganya ditetapkan oleh pendiri atas usulan pengurus cabang.

(3) Pengurus cabang dan luas lingkunganya ditetapkan oleh pendiri atas usulan pengurus ranting.

(4) Pengurus ranting dan luas lingkunganya ditetapkan oleh pendiri atas usulan pengurus cabang.

(5) Dalam hal-hal luar biasa Pendiri dapat mengambil ketetapan lain.

Pasal 10

Pendiri

(1) Pendiri adalah Pengurus tertinggi secara keseluruhan

(2) Pendiri terdiri atas 9 (sembilan) orang sebagaimana yang di sebutkan pada bab 1 pasal 2.

Pasal 11

Pengurus Wilayah

(1) Pengurus wilayah adalah Pengurus tertinggi yang memimpin LP2MP mulai dari tingkat propinsi sampai pada tingkat ranting.

(2) Pengurus propinsi terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang, yang terdiri dari ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum yang dipilih dan ditetapkan oleh Badan Pendiri atas usulan pengurus Wilayah.

Pasal 12

Pengurus Daerah

(3) Pengurus Daerah adalah Pengurus tertinggi yang memimpin LP2MP mulai dari tingkat Daerah sampai pada tingkat ranting.

(4) Pengurus Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang, yang terdiri dari ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum yang dipilih dan ditetapkan oleh Badan Pendiri atas usulan pengurus Daerah.

Pasal 13

Pengurus Cabang

(1) Pengurus Cabang memimpin LP2MP dalam Cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pengurus di atasnya.

(2) Pengurus Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang, yang terdiri dari ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum yang dipilih dan ditetapkan oleh pendiri atas usulan pengurus Daerah.

Pasal 14

Pengurus Ranting

(1) Pengurus Ranting memimpin LP2MP dalam Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pengurus di atasnya.

(2) Pengurus Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang, yang terdiri dari ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum yang dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Daerah atas usulan pengurus cabang.

Pasal 15

Pemilihan Pengurus

(1) Anggota Pengurus terdiri atas anggota LP2MP.

(2) Pemilihan dapat dilakukan secara langsung.

(3) Syarat anggota Pengurus dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Masa Jabatan Pengurus

(1) Masa jabatan Pengurus wilayah, pengurus daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting selama dua tahun

(2) Masa jabatan Pengurus wilayah, Daerah, Cabang, dan Pengurus Ranting selama dua tahun.

(3) Jabatan Ketua umum wilayah, ketua umum Daerah, ketua umum Cabang, dan ketua umum Ranting, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.

(4) Serah-terima jabatan Pengurus wilayah, Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting dilakukan setelah mendapatkan pengesahan dari Pendiri.

Pasal 17

Penasihat

(1) Pengurus LP2MP dapat mengangkat penasihat setelah mendapatkan persetujuan dari pendiri.

(2) Ketentuan tentang pengangkatan penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

UNSUR PEMBANTU PENGURUS

Pasal 18

Bidang-Bidang

(1) Unsur Pembantu Pengurus terdiri atas bidang-bidang.

(2) Bidang-bidang adalah Unsur Pembantu Pengurus yang menjalankan sebagian tugas pokok pengurus LP2MP.

(3) Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 19

Musyawarah Badan Pendiri

(1) Musyawarah Pendiri ialah permusyawaratan Pendiri LP2MP, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab para Pendiri.

(2) Anggota Musyawarah Pendiri terdiri atas: ketua, sekertaris, bendahara dan anggota Pendiri dan penasihat bila ada.

(3) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Pendiri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah wilayah ialah permusyawaratan pengurus LP2MP pada tingkat propinsi, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus wilayah.

2. Anggota Musyawarah wilayah terdiri atas:

a. Pengurus dan anggota Pendiri

b. Pengurus wilayah dan Anggota

c. Dua orang Pengurus daerah dan satu orang masing-masing Cabang dan Ranting

3. Musyawarah wilayah diadakan satu kali dalam satu periode kepemimpinan.

4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah wilayah di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan LP2MP pada tingkat Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus Daerah.

2. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:

a. Pengurus dan anggota badan Pendiri

b. Pengurus Daerah dan Anggota

c. Ketua Pengurus Cabang dan Ranting

3. Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam satu periode kepemimpinan.

4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan LP2MP pada tingkat Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus Daerah.

2. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:

a. Pengurus dan anggota badan Pendiri

b. Pengurus Daerah dan Anggota

c. Ketua Pengurus Cabang dan Ranting

3. Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam satu periode kepemimpinan.

4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang ialah permusyawaratan LP2MP dalam Cabang, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus Cabang.

(2) Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:

a. Perwakilan dari Pengurus Daerah

b. Pengurus Cabang dan Anggota

c. Ketua Pengurus Ranting

(3) Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam satu periode kepemimpinan.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Musyawarah Ranting

(1) Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan LP2MP dalam Ranting, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus Ranting.

(2) Anggota Musyawarah Ranting terdiri atas:

a. Perwakilan dari Pengurus Cabang dua orang

b. Anggota LP2MP dalam Ranting

c. Wakil pemerintah Desa, BPD, TOGA, TOMA, Pemuda dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainya.

(3) Musyawarah Ranting diadakan setiap dibutuhkan.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Musyawarah Pengurus

(1) Musyawarah Pengurus ialah permusyawaratan Pengurus dalam LP2MP pada tingkat wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah pada masing-masing tingkat.

(2) Musyawarah Pengurus diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus LP2MP masing-masing tingkat.

(3) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Keputusan Musyawarah

Setiap Keputusan Musyawarah diusahakan dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

BAB VIII

RAPAT

Pasal 24

Rapat Pengurus

(1) Rapat Pengurus ialah rapat dalam LP2MP di masing-masing tingkatan, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab masing-masing Pengurus LP2MP.

(2) Rapat Pengurus membicarakan masalah kebijakan organisasi.

(3) Ketentuan lain mengenai Rapat Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Rapat Kerja

(1) Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut program dan kegiatan organisasi.

(2) Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja Pengurus dan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pengurus.

(3) Rapat Kerja Pengurus pada tiap tingkat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

(4) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pengurus diadakan 4 (empat) kali dalam satu masa jabatan.

(5) Ketentuan mengenai masing-masing jenis Rapat Kerja diatur dalam AnggaranRumah Tangga.

BAB IX

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 26

Pengertian

Keuangan dan kekayaan LP2MP adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan program, dan kegiatan LP2MP.

Pasal 27

Sumber

Keuangan dan kekayaan LP2MP diperoleh dari:

1. Uang Pangkal, Iuran, dan Bantuan

2. Hasil hak milik LP2MP

3. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah

4. Usaha-usaha perekonomian LP2MP

5. Sumber-sumber lain

Pasal 28

Pengelolaan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

LAPORAN

Pasal 29

Laporan

(1) Pengurus LP2MP semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan, untuk disampaikan kepada Musyawarah pada masing-masing tingkatan dan harus mendapatkan persetujuan pendiri.

(2) Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

Anggaran Rumah Tangga

(1) Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar.

(2) Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pendiri dapat mengubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sejak disahkan.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 31

Pembubaran

(1) Pembubaran LP2MP hanya dapat dilakukan dalam musyawarah Pendiri.